PT Perorangan

PT Perorangan adalah inovasi terbaru dalam bentuk badan usaha di Indonesia yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja. Berbeda dengan PT pada umumnya yang memerlukan minimal 2 orang pendiri, PT Perorangan cukup didirikan oleh 1 orang saja yang merangkap sebagai Direktur dan Pemegang Saham tunggal. Bentuk usaha ini dirancang khusus untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro dan Kecil) yang ingin mendapat perlindungan limited liability (pemisahan harta pribadi dan usaha) tanpa harus mencari partner atau komisaris fiktif.

PT Perorangan hanya boleh didirikan untuk Usaha Mikro dan Kecil dengan kriteria: omzet tahunan maksimal Rp 5 miliar dan modal maksimal Rp 5 miliar. Jika usaha berkembang melampaui batas tersebut, PT Perorangan wajib dikonversi menjadi PT biasa dalam waktu 1 tahun. Persyaratan lainnya sama dengan PT biasa: punya Akta Notaris, SK Kemenkumham, NPWP Badan, dan NIB. Yang membedakan hanya struktur kepemilikan yang lebih sederhana dan tidak wajib ada Komisaris.

Keuntungan utama PT Perorangan adalah perlindungan hukum aset pribadi. Jika usaha bangkrut atau punya utang, harta pribadi pendiri tidak bisa disita kecuali ada fraud. Ini berbeda dengan Usaha Dagang (UD) atau CV dimana harta pribadi owner bisa terseret. PT Perorangan juga lebih kredibel di mata bank, investor, dan klien besar karena berbadan hukum. Proses pendirian lebih cepat dan murah dibanding PT biasa karena tidak ribet cari co-founder atau komisaris. Modal dasar bisa bebas ditentukan tanpa minimal (beda dengan PT biasa yang dulu wajib minimal Rp 50 juta).

Meski praktis, PT Perorangan tetap punya kewajiban pajak dan laporan keuangan seperti PT biasa. Wajib bayar PPh Badan (pajak penghasilan perusahaan) dan bikin laporan keuangan tahunan yang diaudit. Jika omzet tembus di atas Rp 5 miliar tapi tidak segera dikonversi ke PT biasa, bisa kena sanksi administrasi atau pencabutan izin. PT Perorangan juga kurang cocok untuk usaha yang butuh investor eksternal atau rencana IPO karena struktur sahamnya terbatas pada 1 orang.