Sertifikasi SBU Konstruksi

SBU Konstruksi (Sertifikat Badan Usaha Konstruksi) adalah bukti pengakuan formal bahwa suatu badan usaha jasa konstruksi memiliki klasifikasi dan kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi tertentu. Sejak pemberlakuan regulasi terbaru di 2026, SBU kini diterbitkan melalui skema digital terpusat yang terintegrasi dengan portal OSS RBA dan SIKI LPJK.

Tanpa SBU, perusahaan konstruksi tidak dapat mengikuti lelang proyek (Sistem Pengadaan Secara Elektronik - SPSE) dan tidak dapat menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi secara legal. SBU menjamin bahwa perusahaan memiliki kapasitas teknis (SKK), finansial (Neraca Audit), dan manajerial (SMM ISO) untuk melaksanakan proyek konstruksi dengan standar kualitas nasional.

DASAR HUKUM TERBARU:

• UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Beserta Turunannya)

• PP No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Standar Jasa Konstruksi

• Permen PUPR No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman SBU & SKK

• Peraturan LPJK No. 04 Tahun 2025 tentang Registrasi & Sertifikasi

KLASIFIKASI BIDANG USAHA 2026:

SBU Konstruksi dibagi berdasarkan spesialisasi:

• Bangunan Gedung (Residensial, Perkantoran, Industri)

• Bangunan Sipil (Infrastruktur Transportasi, Sumber Daya Air)

• Spesialis & Mekanikal Elektrikal (Instalasi, Perpipaan)

• Konstruksi Terintegrasi (EPC - Energy & Infrastructure)

KUALIFIKASI PERUSAHAAN (UPDATE 2026):

• Kualifikasi Kecil: Proyek hingga Rp 2,5 Miliar (Syarat 1 PJT/PJS ber-SKK)

• Kualifikasi Menengah: Proyek Rp 2,5 - 15 Miliar (Syarat 2 PJT ber-SKK Madya, Neraca Audit)

• Kualifikasi Besar: Proyek di atas Rp 15 Miliar (Syarat PJT ber-SKK Utama, ISO 9001/14001/45001)